Bansos Diperpanjang Hingga Desember

Bansos sembako yang akan disalurkan pun berkurang menjadi Rp 300 ribu per bulan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan, pemerintah akan melanjutkan penyaluran program bantuan sosial khusus sembako selama pandemi Covid-19 hingga Desember 2020. Semula, program bansos khusus ini akan disalurkan selama tiga bulan, dari April hingga Juni.

“Dalam masa pemulihan ekonomi nasional untuk program nonreguler, yang awalnya hanya sampai April-Juni 2020, atau tiga bulan, atas arahan dari Presiden akan diperpanjang hingga Desember 2020,” jelas Muhadjir saat konferensi pers, Rabu (17/6).

Besaran bansos sembako yang akan disalurkan pun akan berkurang dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan per kepala keluarga (KK). Sedangkan, untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang hingga September nanti.

Muhadjir menyebut, melalui bansos Covid-19 dan juga BLT desa ini, pemerintah telah memberikan perlindungan sosial kepada sekitar 60 persen keluarga terdampak. “Ini belum termasuk yang bersumber dari bansos daerah, baik itu yang berasal dari kabupaten, kota, maupun provinsi,” ujar dia.

Muhadjir mengatakan, hingga saat ini pencapaian penyaluran bansos telah berjalan baik. Hal ini, kata dia, karena dukungan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemerintah juga, kata Muhadjir, akan terus mengevaluasi proses penyaluran bansos kepada masyarakat penerima di berbagai daerah. Saat ini, ada sejumlah daerah yang dipercepat penyaluran bansosnya, seperti di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Maluku. 

“Nanti Pak Mendagri juga akan menyampaikan kira-kira kebijakan yang seperti apa untuk dua provinsi ini,” ujar Muhadjir saat konferensi pers, Rabu (17/6).

Evaluasi tersebut diperlukan untuk mempercepat pemenuhan pagu 20 juta penerima sembako dan juga mempercepat penyaluran kartu keluarga sejahtera pada 1,1 juta penerima program sembako perluasan. Tak hanya itu, Muhadjir juga meminta agar dilakukan percepatan penyaluran token untuk pelanggan listrik prabayar di area yang sulit diakses.

Dari hasil evaluasi juga diketahui masih banyak nama yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tak sinkron dengan nomor induk kependudukan. Ia menyebut, terdapat sekitar 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk kependudukan. Kemudian, masih ada data yang tidak tepat, yakni warga miskin yang belum masuk DTKS, sementara warga yang mampu masuk. “Selama masa pandemi Covid-19 ini kita harapkan menjadi momentum untuk memperbaiki DTKS,” kata Muhadjir.

Menteri Sosial Juliari Batubara menyampaikan, penyaluran bansos di daerah yang sulit dijangkau, seperti Papua dan Maluku, tak akan dilakukan secara bertahap. Bansos akan diberikan sekaligus dalam tiga bulan. “Kendala lain mengenai beberapa daerah yang tergolong di remote area, kami akan lakukan penyaluran sekaligus tiga tahap,” ujar Juliari saat konferensi pers, Rabu (17/6).

Diharapkan, langkah ini dapat membantu para keluarga penerima manfaat agar menerima bantuan lebih cepat. Mereka akan diberikan langsung Rp 1,8 juta sehingga mereka tidak perlu lagi kembali ke loket atau kantor pos untuk menerima bansos. 

Juliari mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak akan melanjutkan pemberian program khusus bansos setelah Juni karena anggaran bansos DKI Jakarta akan dialihkan ke program lain. Hal itu akan memengaruhi jumlah target keluarga penerima di DKI selama Juli-Desember. 

Ia menjelaskan, hingga Juni ini, program bansos sembako diberikan kepada 2,1 juta keluarga penerima di Jakarta dengan perincian sebanyak 1,3 juta keluarga diberikan oleh Kemensos dan sebanyak 800 keluarga diberikan Pemprov DKI Jakarta. Pada Juli-Desember, sembako hanya akan diberikan kepada 1,3 juta keluarga.

“Untuk bulan Juli-Desember menjadi 1,3 juta keluarga dan akan dikelola atau di-handle seluruhnya oleh Kemensos,” jelasnya.

Juliari juga meminta Pemprov DKI Jakarta segera memperbaiki data keluarga penerima manfaat yang bermasalah. Sehingga, data tersebut dapat segera diserahkan kepada Kemensos dan diperbaiki agar bansos yang disalurkan lebih tepat sasaran. “Jadi, bulan Juli sampai Desember ada 6 tahap penyaluran, setiap bulannya adalah Rp 300 ribu per keluarga per penerima manfaat. Mengenai penerima manfaat tersebut tentunya kami kembali lagi berikan kewenangan tersebut kepada daerah untuk berikan data,” ucap Juliari. 

Sumber : JAKARTA , 18 Juni 2020

Tinggalkan Balasan