Safei Sindir Pejabat Tidak Bisa Kerja

Bupati Kolaka, Ahmad Safei memimpin langsung jalannya dialog konsultasi publik yang membahas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka tahun 2019-2024, Rabu (13/2).

Forum yang digelar di Aula Suasana Praja kantor bupati Kolaka tersebut dihadiri Kabid Perencanaan Makro Bappeda Sultra Ruslan, pimpinan SKPD lingkup Pemkab Kolaka, unsur pemuda dan undangan lainnya.

Sebelum sesi dialogl berlangsung, Kepala Bappeda Kolaka Syamsul Qadar memaparkan secara umum format RPJMD 2019-2024 yang secara umum menggambarkan kondisi daerah, tingkat kemiskinan, pengangguran, hingga kondisi keuangan daerah Kabupaten Kolaka.

Dalam dialog yang berlangsung hampir 1 jam itu, beberapa stakeholder memberi masukan dan pertanyaan, diantaranya menyangkut pernasalahan pertanahan, pertambangan, tata kelola birokrasi, pemberdayaan SDM pemuda, hingga penataan drainase perkotaan.

Pada kesempatan itu, bupati sempat menanggapi indikasi pungutan liar (Pungli) dan praktik ilegal dalam proses pembagian bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) pada Dinas Pertanian. Indikasi Pungli tersebut dikemukakan Jabir Luhukuwi, salah seorang perwakilan masyarakat. Menurut Jabir, Pungli di Dinas Pertanian sudah sangat meresahkan kelompok tani dan masyarakat yang berhak menerimanya.

Menanggapi hal itu, dengan gaya santai Safei menyatakan bahwa indikasi permainan dalam proses pemberian bantuan Alsintan sudah diketahuinya sejak lama.

Hanya saja, mantan Kepala BPMD di era kepemimpinan Bupati Buhari Matta itu menyebut praktik semacam itu bersifat simbiosis mutualisme, dimana para pihak saling merasa diuntungkan.

“Dinas Pertanian harus evaluasi diri, jangan langsung bilang ini hoax, saya juga sudah dengar ada semacam itu. Hati-hati kalau ini sudah jadi pembicaraan publik. Kalau ditemukan bukti kita akan laporkan,” tegas Safei.

Selain itu Safei juga sempat menanggapi usulan yang dikemukakan salah seorang camat mengenai seleksi calon pejabat setingkat eselon III/b hingga level kepala seksi atau Kasubbag dan Kasubbid.

“Semua memang perlu tapi kita terbuka saja, ada yang sudah lulus ujian kompetensi atau seleksi jabatan, tapi begitu diberi jabatan tidak beres juga kerjanya. Intinya, kalau ada kemauan untuk bekerja baik, pasti bisa, itu saja,” jawab Safei. (m6)

Sumber : BUTONPOS.COM, KOLAKA

Tinggalkan Balasan